Waspada Potensi Loss Dengan Tax Counterbalancing

Meskipun pemerintah optimis akan adanya aliran deras investasi ke Indonesia akibat turunnya tarif pajak, kekhawatiran akan adanya shortfall penerimaan pajak pun juga menjadi pertimbangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pajak Penghasilan Badan yang merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar selain PPh OP dan PPN sehingga merupakan hal yang sangat wajar bila kekhawatiran tersebut muncul. Dengan mengabaikan faktor peningkatan tax compliance akibat penurunan tax rate sebagaimana teori tax behavioural yang diawali oleh penelitian Allingham & Sandmo, serta adanya faktor makro dan mikro ekonomik lain seperti aliran dana repatriasi akibat masuknya investor secara berbondong-bondong ke Indonesia, penurunan tarif PPh Badan secara awam tentu saja dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Meski bagaimanapun efek peningkatan tax compliance dan masuknya investor bukan merupakan dampak langsung dari penurunan tarif. Dibutuhkan waktu dan kesiapan lembaga perpajakan di Indonesia agar penurunan tarif dapat memberikan efek positif tersebut. Satu hal yang pasti dari penurunan tarif PPh Badan adalah adanya potensial loss yang langsung terjadi saat penerapan aturan tersebut dijalankan.

Sebagai ilustrasi kasar berdasarkan data LKPP Audited 2015, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan adalah sebesar Rp183.010.544.726.056. Anggap saja Wajib Pajak dengan fasilitas Pasal 31E adalah minoritas. Dengan demikian, rata-rata penerimaan pajak badan secara nasional dengan tarif 25% adalah sekitar 183 triliun Rupiah dengan laba sebelum pajak adalah Rp723 triliun Rupiah. Bila tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17%, maka penerimaan PPh Badan akan menjadi Rp124,44 triliun rupiah yang artinya menurun 32% dari penerimaan semula.

Untuk mengantisipasi adanya potensial loss tersebut, melalui revisi UU PPN pemerintah telah menyiapkan strategi tax counterbalancing yaitu mengimbangi penurunan penerimaan PPh Badan melalui peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Jika wacana tersebut benar, maka penerimaan PPN pada tahun 2015 yang sebesar Rp423,710 triliun akan meningkat menjadi Rp508,8 triliun rupiah. Peningkatan sebesar Rp85,1 triliun akan mampu menutup potensial loss PPh badan sebesar Rp58,56 triliun rupiah. Bahkan akan didapatkan surplus sebesar Rp26,54 triliun rupiah.

Walaupun perhitungan di atas menunjukan hasil yang positif, pemerintah tetap harus waspada adanya kondisi Pareto Optimum dimana perusahaan harus mengkompensasi kenaikan harga barang akibat kenaikan PPN dengan cara mengurangi margin keuntungan.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *