Tag «pajak»

Pertolongan Pajak

Ketika Anda memiliki masalah pajak, kegelisahan yang muncul dapat menyebabkan bahkan pembayar pajak yang paling berkepala dingin dalam situasi yang tidak dapat dipahami. Seorang pengacara keringanan pajak seringkali merupakan solusi untuk masalah-masalah mendesak ini. Mengkhususkan diri dalam audit, penilaian, hak gadai, dan hukuman, pengacara keringanan pajak dapat membantu Anda dengan pertanyaan IRS, prosedur resmi, korespondensi …

Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

Proses penyelesaian sengketa pajak lazimnya diselesaikan oleh sebuah badan peradilan yang merupakan lembaga administrasi pajak yang berwenang dengan prinsip-prinnsip peradilan. Upaya untuk menciptakan prinsip peradilan tersebut dalam praktiknya tidak jarang menemui kendala seperti proses ligitasi yang masih membutuhkan biaya tinggi (hight cost) bagi Wajib Pajak, kurangnya kapasitas peradilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, hingga masalah terkait …

Pembuatan dan Pelaporan Dokumentasi Transfer Pricing

Pelaporan Dokumentasi Transfer Pricing – Membuat dokumentasi transfer pricing tidaklah mudah dan seringkali membutuhkan biaya yang tidak kecil, sehingga supaya tidak menimbulkan beban administrasi bagi wajib pajak, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 hanya wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan membuat dokumentasi transfer pricing. baca: training transfer pricing Dokumen induk dan dokumen …

Aturan Baru Kewajiban Dokumentasi Transfer Pricing Pada SPT Tahunan PPh Badan 2016

Dokumentasi Transfer Pricing – Mulai tahun 2016, untuk wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi diberikan kewajiban baru dalam dokumentasi transfer pricing yang dikenal dengan istilah “TP Doc”, yaitu melaporkan dalam tiga bentuk dokumentasi berupa dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. baca: training transfer pricing …

Isu Terkini di SPT 2016 Untuk Debt to Equity Ratio

Isu Terkini di SPT 2016 – Teori ilmu keuangan memberikan formula khusus dalam kaitannya dengan perbandingan antara utang dengan modal yang kerap disebut Debt to Equity Ratio (DER). Sehatnya sebuah unit bisnis yang dikelola secara professional akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik, salah satu indikasinya adalah DER. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki …

Kebijakan BPHTB Pemda Terkait PP 34 Tahun 2016

Dalam mendukung Pemerintah Pusat terkait terbitnya PP 34 Tahun 2016, Pemda DKI Jakarta contohnya, apabila dengan menurunnya tarif BPHTB menjadi 2,5% akan berpotensi turunnya penerimaan BPHTB sebesar 50% (asumsi realisasi penerimaan BPHTB menggunakan realisasi BPHTB Tahun 2015). Akan tetapi jika dilakukan penurunan tarif perlu dilakukan perubahan pada Perda BPHTB dan hal ini akan memakan waktu …

Harmonisasi Kebijakan Pajak PP NO 34 Tahun 2016

Kebijakan Pajak PP NO 34 Tahun 2016 – Diterbitkannya peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengingkatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) …

Keterkaitan Perang Tarif dan Income Shifting Perusahaan MNC

Agenda lain yang mungkin direncanakan oleh pemerintah terkait penurunan tarif PPh badan adalah terkait fenomena income shifting perusahaan multi nasional yang saat ini cenderung terpusat di Singapura untuk kawasan ASEAN. Income shifting adalah memindahkan pendapatan dari suatu negara ke negara lain atau dari satu tahun ke tahun yang lain untuk tujuan pajak. Shifting dapat juga …

Perbedaan Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak

Perbedaan Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak – Untuk dapat memahami dengan jelas mengenai perbedaan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, kita perlu mengingat kembali beberapa definisi berikut ini: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan …

Tarif PPN serta Dasar Pengenaan Pajak

               Tarif PPN Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak ini diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; Penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam daerah pabean ke luar …