Perang Tarif PPh Badan dan Income Shifting

Tarif PPh Badan

Saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, yaitu Singapura dengan tarif hanya sebesar 17% , Vietnam 22%, serta Thailand 20%, tarif PPh badan di Indonesia memang masih tergolong tinggi dan kurang menarik bagi Investor. Lantas apakah kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang terkesan mirip perang tarif tersebut memang menjadi sebuah strategi kompetitif dalam rangka menarik minat investor? Atau mungkin pemerintah memiliki agenda lain yang lebih dalam, yakni mereduksi income shifting di kawasan ASEAN.

Wacana penurunan tarif PPh Badan di Indonesia dari angka 25% menjadi 17% kembali viral didengungkan. Tidak hanya di Indonesia, sebut saja Filipina yang berencana untuk menurunkan PPh Badan menjadi 20% di tahun 2019, kemudian Malaysia yang akan menurunkan tarifnya menjadi 24% pada tahun 2016. Fenomena penurunan tarif PPh badan di Kawasan ASEAN memang menjadi salah satu fokus utama dalam merespon integrasi ekonomi ASEAN setelah diberlakukannya MEA.

Sejak 2015 lalu, pemerintah Indonesia seolah tak henti-hentinya memberikan sinyal angin segar kepada investor dalam rangka menyambut diberlakukannya MEA. Pemerintah mengeluarkan satu persatu strategi untuk memenuhi ambisinya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang kompetitif serta menggiurkan. Sejak dicanangkannya Tax Holiday melalui PMK-159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan memberikan tambahan cakupan industri pionir serta penyederhanaan prosedur pengajuan fasilitas Tax Holiday. Fasilitas yang memberikan peluang bebas pajak selama 20 tahun bagi industri pionir tersebut juga diikuti dengan kebijakan tax allowance bagi Wajib Pajak yang ditolak permohonan Tax Holiday-nya. Tidak cukup sampai disana, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pemerintah kembali mengeluarkan strategi berikutnya yaitu pelaksanaan Tax Amnesty yang akan berlangsung hingga 3 periode. Dari pelaksanaan Tax Amnesty periode I saja, Pemerintah Indonesia mendapatkan dana repatriasi sebesar 130 triliun. Bahwa adanya polemik dana repatriasi tersebut hanyalah dana yang parkir sementara di Indonesia selama periode Tax Amnesty, seakan dipatahkan oleh Pemerintah melalui wacana besar yang telah sangat dinanti-nanti oleh investor, yakni pemangkasan tarif PPh Badan dan revisi paket Undang-Undang Perpajakan (PPN, KUP dan PPH). Baca: Training pph badan

Pemangkasan tarif ini dirasa perlu dilakukan oleh Pemerintah agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, khususnya dengan Singapura yang hanya mematok tarif pada angka 17%. Tarif PPh Badan memang menjadi salah satu pertimbangan pokok bagi para investor dalam menentukan negara selain kemudahan perijinan dan fasilitas. Jika wacana penurunan tarif PPh Badan batal dilakukan, tidak menutup kemungkinan investasi dalam negeri akan mengalir keluar dan dana repatriasi hasil Tax Amnesty akan hengkang kembali mengingat ketatnya persaingan tarif di kawasan ASEAN.

Ketertarikan antara wacana penurunan tarif pajak dengan minat investor dapat dijelaskan melalui situasi berikut. Dalam dunia investasi, valuasi saham merupakan faktor penting untuk menentukan keputusan investasi bagi seorang investor. Valuasi dapat diwakili oleh Price Earning Ratio (PER). Baca: info training pajak Price earning ratio merupakan rasio antara harga dibagi laba bersih per saham. Price earning ratio inilah yang nantinya akan menentukan harga wajar saham yang menjadi tolak ukur valuasi saham. Dengan menggunakan rata-rata PER antara 15 hingga 25 kal.

Berdasarkan rata-rata IHSG atau Jakarta Composit Index, IHSG Indonesia berkisar antara Rp5.400 – Rp5.425h Badan hingga 17%, diprediksikan IHSG akan melonjak tajam hingga mencapai angka mendekati 6000 Rupiah. Kenaikan signifikan harga saham ini tentu saja menjadi peluang bagi para investor untuk mendapatkan potensi keuntungan berupa capital gain sehingga tidaklah mengherankan bila penurunan tax rate akan diikuti dengan aliran deras investasi ke Indonesia.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *