Penggabungan Penghasilan yang Bersumber Dari Dalam dan Luar Negeri

Penghasilan yang Bersumber Dari Dalam dan Luar Negeri

Penghasilan yang Bersumber Dari Dalam dan Luar Negeri – Dalam ketentuan Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi (SPDN OP) adalah orang pribadi yang bertempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam dalam suatu tahun pajak berada dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian termasuk kelompok Subjek Pajak Dalam Negeri Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban Pajak Penghasilan bagi Subjek Pajak Dalam Negeri badan atau orang pribadi dikenakan atas seluruh Penghasilan yang diperoleh atau diterima baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (wordwide income).

Dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 164/KMK.03/2002,diatur bahwa wajib pajak wajib melaporkan penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri pada saat :

  1. Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka penggabungan penghasilan dilakukan pada tahun pajak yang sama dengan perolehan penghasilan tersebut (accrual basis)
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa dividen, maka penggabungan penghasilan dilakukan pada tahun pajak diperolehnya dividen.
  3. Penghasilan lainnya, dilakukan penggabungan pada saat diterimanya penghasilan tersebut (cash basis)

Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri yang berlaku penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri (wordwide income), namun demikian apabila atas kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang berada di luar negeri mengalami kerugian, demi kemudahan dan penghindaran terjadinya kompensasi kerugian dua kali, dinegara sumber dan domisili maka kerugian fiskal tersebut tidak dapat kompensasikan atau tidak dapat digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri.

Terkait dengan kebijakan tax amnesty, khususnya Wajib Pajak yang melaporkan hartanya yang berada di luar negeri namun tidak dialihkan ke dalam negeri, apabila atas harta tersebut memberikan penghasilan maka wajib pajak tersebut wajib menghitung dan melaporkan pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan di Indonesia.

Beberapa jenis penghasilan dari luar negeri yang kemungkinan dapat diterima atau diperoleh Wajib Pajak antara lain :

  • Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya misalnya dividen
  • Keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya
  • Pendapatan lainnya yang berupa bunga, royality dan sewa berkaitan dengan penggunaan harta bergerak
  • Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta/benda tidak bergerak
  • Jasa Imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
  • Semua keuntungan dari semua Bentuk Usaha Tetap di Luar Negeri
  • Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penghasilan yang berasal dari luar negeri tersebut, dalam ketentuan PPh seluruhnya dikelompokkan sebagai penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat tidak final, sehingga mekanisme pemajakan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh diterapkan tarif Pasal 17 UU PPh.

Apabila atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri tersebut sudah dikenakan pajak pph pasal 21, maka jumlah pajak tersebut dapat dikreditkan melalui mekanisme kredit pajak luar negeri atau kredit pajak PPh Pasal 24. pelatihan pajak

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *