Pembuatan dan Pelaporan Dokumentasi Transfer Pricing

Pelaporan Dokumentasi Transfer Pricing – Membuat dokumentasi transfer pricing tidaklah mudah dan seringkali membutuhkan biaya yang tidak kecil, sehingga supaya tidak menimbulkan beban administrasi bagi wajib pajak, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 hanya wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diwajibkan membuat dokumentasi transfer pricing. baca: training transfer pricing

Dokumen induk dan dokumen lokal, wajib dibuat oleh wajib pajak jika memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut ini:

1. Nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00

2. Nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak

  • a. Lebih dari Rp20.000.000.000,00 untuk transaksi barang berwujud; atau
  • b. Lebih dari Rp.5.000.000.000,00 untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

3. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yuridiksi dengan tarif pajak penghasilan pasal 21 lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Sedangkan laporan per negara wajib dibuat apabila Wajib Pajak merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00. Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan per negara sepanjang negara atau yuridiksi tempat Entitas Induk berdomisili:

  • Tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
  • Tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
  • Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yuridiksi tersebut.

Dokumentasi Transfer Pricing harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Dokumentasi Transfer Pricing dapat dibuat sesuai dengan bahasa asing yang tercantum dalam izin penyelenggaraan pembukuan dimaksud dan disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Dokumen induk dan dokumen lokal, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi. Untuk laporan per negara wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.

Dokumen induk dan dokumen lokal, harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Laporan per negara harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 berlaku mulai 30 Desember 2016, maka untuk transaksi afiliasi yang dilakukan wajib pajak di tahun 2016, harus dibuat dokumentasi berupa dokumen induk dan dokumen lokal paling lambat bulan April 2017, sedangkan laporan per negara harus sudah tersedia paling lambat 31 Desember 2017.

Apakah dokumen induk dan dokumen lokal harus dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan? Dokumen induk dan dokumen lokal biasanya cukup tebal, untuk itu kedua dokumen tersebut wajib dibuat ikhtisar. Ikhtisar wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan. Jadi sehingga dokumen induk dan dokumen lokal tidak perlu dilampirkan di SPT Tahunan, yang dilampiran cukup ikhtisarnya saja. Sedangkan laporan per negara untuk Tahun Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya. Sehingga untuk laporan per negara tahun 2016 dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2018.

Dalam hal wajib pajak tidak membuat dokumentasi Transfer Pricing atau membuat tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 maka wajib pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Sementara itu, untuk kepentingan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan dokumentasi Transfer Pricing dalam rangka melaksanakan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan  atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan. baca: info training pajak

Pada aturan baru dokumentasi Transfer Pricing yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dalam pemenuhan kewajiban dokumentasi Transfer Pricing sesuai dengan Internasional Best practice, yang pada akhirnya akan mempersempit celah bagi wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema Transfer Pricing.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *