Metode Income Shifting

Metode Income shifting biasanya dilakukan antara induk dan anak. Income shifting dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian pajak (tax exemption) serta perbedaan tax rate. Parent yang terletak di negara A, misalnya dengan tarif tinggi (misal 30%) ingin membeli kepemilikan saham perusahaan target B. Melalui subsidiarynya yang terletak di negara C, dengan tarif pajak rendah  (misal 10%), serta adanya tax exempt atas dividen, maka perusahaan Parent A dapat melakukan strategi income/profit shifting berikut.

Parent akan memberikan pinjaman kepada subsidiary di C untuk membeli kepemilikan di B. Dengan demikian, secara eksplisit, parent dari B adalah C yang tax ratenya 10%. Padahal seharusnya B adalah anak A. Saat dikonsolidasi dengan C, laba di B hanya akan dikenakan pajak sebesar 10%, sedangkan bila dikenakan di A tax ratenya 30%. Ada penghematan pajak sebesar 20% disini. Keuntungan lain dari mekanisme loan parent-subsidiary adalah C mampu mengurangkan interest rate atas pinjaman parent A, demikian pula saat dikonsolidasi dengan A laba kena pajak C akan lebih rendah dari seharusnya. Di sisi lain, andaikan di negara C terdapat tax exempt atas dividen, maka C akan memperoleh dividen secara gratis tanpa dikenakan pajak. Andaikan Parent A langsung membeli target company B tanpa melalui C, maka fasilitas pengurangan interest rate dan tax exempt atas dividen tidak akan didapatkan.

Singapura selama kurun beberapa waktu terakhir menjadi surga bagi para pembayar pajak dengan fasilitas tarif 17%-nya sehingga banyak potensi penerimaan pajak dari berbagai negara tetangga yang disembunyikan di sana. Jika negara-negara ASEAN lain mulai mengurangi tarif pajaknya, maka tren income shifting ke Singapura akan mengecil dan menjadi bervariasi ke berbagai negara seperti apa yang terjadi di dunia pada kurun 1987-1990. Jika wacana penurunan tarif di Indonesia  mampu terwujud sebesar 17%, maka tak menutup kemungkinan, perusahaan multinasional akan lebih prefer untuk menanamkan labanya di Indonesia. Dengan kata lain, bagi Indonesia diharapkan Income shifting eksternal akan tereduksi karena penerimaan perusahaan multinasional mengalir ke Indonesia. Akan tetapi perlu diperhatikan proksi-proksi lain seperti ukuran geografis sebagaimana telah dirumuskan secara regresif oleh Kenneth.

Jika diperhatikan secara historis tarif pajak antara Indonesia dan Singapura, peubahan tarif dapat dibagi dalam empat periode, yaitu periode I tahun 1983-1994, periode II tahun 1995-2009, periode III tahun 2010, serta periode IV yaitu tahun 2011 ke atas. Pada tahun 1983-1994, Indonesia masih menggunakan tarif berlapis dengan lapisan tertinggi adalah 35% untuk penghasilan di atas 50 juta Rupiah. Perusahaan multinasional pasti memiliki penghasilan jauh di atas 50 juta Rupiah sehingga tarif tertinggi menjadi dominan. Sementara itu di Singapura telah bahkan sejak 1983 telah menerapkan low rate tax sebesar 26%. Tidak heran bila Singapura merupakan surga pajak di kawasan ASEAN  yang telah dikenal sejak lampau. Pada masa ini ada kemungkinan aliran income di kawasan ASEAN masih terpusat di Singapura. Kemudian beranjak ke tahun 1995-2009, Indonesia telah berusaha menurunkan tarif tertingginya menjadi 30%. Akan tetapi Singapura juga melakukan penurunan tarif sehingga kecenderungan aliran income seharusnya masih terpusat di Singapura. Baru pada tahun 2010, Indonesia berani menurunkan tarif PPh Badan menjadi 25%, akan tetapi masih tetap kalah bersaing dengan Singapura yang menetapkan tarif 24%. Pada periode keempat, Singapura semakin berani menurunkan tarif pajaknya di level 17%, jauh meninggalkan Indonesia sehingga sampai saat ini Singapura masih menjadi surga bagi para pembayar pajak di kawasan ASEAN.

Jika agenda penurunan tarif PPh Badan di Indonesia dapat dilakukan hingga mencapai 17% menyamai Singapura, tidak serta merta income shifting pun akan ikut mengalir ke Indonesia dan meningkatkan tax compliance. Alasan pertama adalah karena Singapura sudah memiliki Trade Mark sebagai negara dengan level tax rate yang rendah. Kedua, birokrasi dan sistem pemerintahan di Singapura jauh lebih modern daripada di Indonesia dan tentu saja kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak berpikir dua kali untuk menarik incomenya ke Indonesia. Ketiga, ukuran geografis Singapura dan Indonesia sangat jauh berbeda. Padahal menurut Kenneth, ukuran geografis menjadi salah satu proksi yang mempengaruhi kecenderungan income shifting. Alasan keempat dan terakhir adalah ketidaksiapan DJP sendiri dalam menghadapi resiko potensial loss yang mungkin terjadi andaikata reduksi income shifting gagal, serta strategi tax counter balance telah mencapai pareto optimum.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *