Klasifikasi Norma Perhitungan

Norma perhitungan berdasarkan PER 17/PJ/2015 diklasifikasikan berdasarkan daerah juga hal lainnya ini nampak dari Pasal 4 ayat (1) pada pasal tersebut:

Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

  1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak;
  2. Ibukota propinsi lainnya;
  3. Daerah lainnya.

PER 17/PJ/2015 dilengkapi dengan 4 lampiran yang terdiri atas 3 Lampiran untuk menentukan persentase Perhitungan Norma tersebut dan 1 lampiran untuk contoh perhitungan:

Lampiran 1 untuk:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak. Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Lampiran 2 untuk:

Dalam hal terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Udang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Lampiran 3 untuk:

Dalam hal terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Lampiran 4 untuk contoh perhitungan

Cara Menghitung Menggunakan Norma Perhitungan.

Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan persentase Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama satu tahun pajak.

Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum Pajak Penghasilan, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto.

Peraturan yang baru memberikan warna tersendiri dan mungkin mendekati keadaan sebenarnya dari kondisi bisnis yang ada. Perlakuan dari PER 17/PJ/2015 akan sudah berlaku ditahun 2016 semoga dapat tetap berjalan sesuai dengan harapan dan dapat dipergunakan sebagaimana layaknya buat Wajib Pajak Orang Pribadi dan semoga bermanfaat untuk menjadi referensi pembaca.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *