Kebijakan Perpajakan Investasi Indonesia

Kebijakan Perpajakan – Pemerintah sudah sejak lama mencurigai adanya indikasi “kebocoran pajak” melalui satu modus transfer pricing dengan cara meminimalisasi capital (thin capitalization) yang tentu saja merugikan negara, tetapi solusi regulasi yang ditawarkan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan thin capitalization terkesan lamban dan lemah sehingga kurang berfungsi atau tidak mengigit sebagaimana mestinya untuk membidik suatu target pemerintah dalam tatanan makro yang lebih besar, yakni investasi yang meningkat dalam skala yang lebih besar. Baca: pph pasal 21

Diduga banyak investor asing di Indonesia, yang membiayai kegiatan operasional perusahaannya lebih memilih mengutamakan pemberian pinjaman (loan) ketimbang ekuitas/modal sendiri yang disebabkan karena disparitas perlakuan perpajakan yang lebih menguntungkan bunga (imbalan modal pinjaman) sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak debitur daripada dividen (penghasilan ekuitas), sehingga tindakan thin capitalization tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak. Baca info training pajak jakarta

Belum begitu lama ini, Menteri keuangan RI menerbitkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015 Tgl. 9 September 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku sejak Tahun pajak 2016. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Besaran Utang diperoleh dari saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan: rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang ataupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Sedangkan Modal adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahu pajak, yang dihitung berdasarkan: rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntasi Keuangan (SAK) yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. agar anda lebih mengerti silahkan mengikuti pelatihan pajak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *