Kebijakan BPHTB Pemda Terkait PP 34 Tahun 2016

Dalam mendukung Pemerintah Pusat terkait terbitnya PP 34 Tahun 2016, Pemda DKI Jakarta contohnya, apabila dengan menurunnya tarif BPHTB menjadi 2,5% akan berpotensi turunnya penerimaan BPHTB sebesar 50% (asumsi realisasi penerimaan BPHTB menggunakan realisasi BPHTB Tahun 2015). Akan tetapi jika dilakukan penurunan tarif perlu dilakukan perubahan pada Perda BPHTB dan hal ini akan memakan waktu yang lama karena membutuhkan persetujuan dan pembahasan di DPRD. Rancangan Peraturan Daerah bisa berasal dari DPRD atau dari Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Rancangan Peraturan Daerah juga dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Sebaliknya, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan tarif BPHTB, Khususnya Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak menggunakan instrumen pemberian insentif pajak BPHTB dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% Atas BPHTB Karena Jual Beli Atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali Dan/Atau Pengenaan Sebesar 0% BPHTB Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan NJOP Sampai Dengan Rp 2 miliar. Pemberian insentif pajak BPHTB lainnya yang sudah berjalan diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pergub No 103 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas permohonan Wajib Pajak.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *