Isu Terkini di SPT 2016 Untuk Debt to Equity Ratio

Isu Terkini di SPT 2016

Isu Terkini di SPT 2016 – Teori ilmu keuangan memberikan formula khusus dalam kaitannya dengan perbandingan antara utang dengan modal yang kerap disebut Debt to Equity Ratio (DER). Sehatnya sebuah unit bisnis yang dikelola secara professional akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik, salah satu indikasinya adalah DER. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaan. baca: pengertian pajak lengkap

Tak dapat dipungkiri peranan utang sangat membantu perusahaan dalam melakukan ekspansi, namun jika jumlah utang sudah melebihi jumlah ekuitas (modal), maka resiko perusahaan dari sisi likuiditas semakin tinggi pula.

Latar belakang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri sebelumnya telah diatur per tanggal 8 Oktober 1984 dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. Adapun penetapan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (debt equity ratio) ditetapkan setinggi-tingginya tiga dibanding satu (3:1).

Namun, hanya berselang lima bulan yaitu pada tanggal 8 Maret 1985 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 254/KMK.01/1985 yang berisi mengenai penangguhan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1002/KMK.04/1984 dengan alasan bahwa dengan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan Pajak Penghasilan pph pasal 21 yang bersifat dan berlaku umum dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Penangguhan yang maksud sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Setelah tertunda 10 tahun, akhirnya Dirjen Pajak pada tanggal 9 September 2015 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. baca : pengertian sop

Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1), utang 4 dan modal 1. Peraturan ini berlaku mulai sejak Tahun Pajak 2016. Ketentuan ini berlaku untuk Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Adapun pengertian utang maupun modal adalah:

  1. Rata-rata saldo utang atau modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan.
  2. Rata-rata saldo utang atau modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Dalam hal saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Namun, tidak semuanya WP Badan dikenai formula DER 4:1. Dalam beleid tersebut diatur enam WP Badan yang dikecualikan dengan perbandingan antara utang dan modal tersebut, yakni WP bank, WP lembaga pembiayaan, WP asuransi dan reasuransi.

Selain itu, WP yang menjalankan usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal.

Ketentuan ini berlaku untuk tahun pajak 2016, atas dasar ini pula maka diperlukan perhitungan yang cermat sehubungan dengan utang dan modal agar tidak bertolak belakang dengan peraturan DER 4:1 tersebut.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *