Ihwal Norma Perhitungan Baru

Norma Perhitungan Baru

Norma Perhitungan Baru – Terbitnya PER 17/PJ/2015 yang berisikan norma perhitungan untuk menentukan penghasilan neto memberikan angin segar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. baca: standar operasional prosedur Sejatinya lahirnya norma pehitungan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan tidak semua Wajib Pajak tentu memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan (akuntansi). Mayoritas pengusaha Wajib Pajak Orang Pribadi bertaraf pengusaha kecil yang berbentuk Usaha Dagang (UD).

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

  1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
  2. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Dalam PER 17/PJ/2015 dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00. Per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali Wajib Pajak bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. ketentuan umum dan tata cara perpajakan Sehingga substansi dari Pasal 1 ayat (2) PER 17/PJ/2015 menjelaskan pada kita bahwa penggunaan norma itu bisa menjadi pilihan bukan keharusan, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memilih melakukan pembukuan atau menggunakan pencatatan (menggunakan Norma Perhitungan).

Namun bagi mereka yang menggunakan norma perhitungan neto tidak dapat lagi menggunakan PP 46 atau menggunakan perhitungan 1% dari omset. Ini terlihat pada Pasal 1 ayat (3) pada PER 17/PJ/2015, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto.

Kondisi yang terjadi didunia pekerjaan, banyaknya Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan namun dilakukan secara asal-asalan artinya tidak sesuai dengan kaidah pembukuan (akuntansi) yang berlaku secara umum. baca: info training pajak Hal ini akan mengundang persoalan dikemudian hari karena amburadulnya pembukuan pemeriksa sulit menentukan pajak terutang ketika melakukan pemeriksaan.

Maka atas dasar hal tersebut pemeriksa pajak dapat mencari pajak terutang atas Wajib Pajak yang sedang diperiksa dengan menggunakan norma perhitungan seperti yang dikatakan pada PER 17/PJ/2015 pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan:

“Dalam hal terhadap Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.”

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *