Harmonisasi Kebijakan Pajak PP NO 34 Tahun 2016

Kebijakan Pajak PP NO 34 Tahun 2016 – Diterbitkannya peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengingkatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (7 September 2016) menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh Final properti dari 5% menjadi 2,5%. Serta dengan terbitnya Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak BPHTB dan  Retribusi IMB Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. standar operasional prosedur  Rencana kebijakan tersebut diharapkan membantu perbaikan daya saing kemudahan berusaha di Indonesia. Pemerintah Pusat juga tengah mendorong adanya penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang saat ini masih sekitar 5% dari nilai properti. Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemangkasan itu diperlukan agar pengembangan properti di Indonesia bisa kompetitif dengan negara-negara lain.

Dasar pengenaan Pajak penghasilan atas PPJB dalam PP No 34/2016 diatur bahwa pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi pengalihan hak tersebut tidak hanya terhadap PPJB atau akta PJB yang pertama kali ditanda-tangani, melainkan termasuk juga perubahan-perubahannnya. Dengan demikian, pengenaan pajak penghasilan pasal 21 tersebut bukan pada peristiwa hukum dialihkannya tanah dan bangunan dimaksud, melainkan pada saat pengalihan atas pengalihan hak tersebut diperoleh. Secara prinsip hukum, pada dasarnya peralihan hak dan kewajiban atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan terjadi sejak tanggal ditandatanganinya akta peralihan haknya, misalnya akta jual beli atau akta hibah. Sehingga pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut harus dibayar sebelum atau pada saat ditanda-tanganinya akta Peralihan Hak dimaksud. Hal ini sejalan dengan definisi penghasilan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Untuk dapat ditandatanganinya akta peralihan hak (misalnya akta jual beli) atas tanah dan bangunan, harus dilakukan secara terang dan tunai. Artinya  harga sudah lunas dibayarkan, dan tidak ada perhitungan apapun lagi, serta untuk tanah yang dialihkan sudah tidak ada proses apapun yang menyebabkan asli sertifikat belum bisa langsung diproses balik namanya. Secara awam PPJB atau akta PJB tersebut sering disebut “Pra Jual Beli”. Dengan artian belum ada pelaksanaan jual beli atau pengalihan haknya secara secara formal yang ada hanya “hak preference”. PPJB atau akta PJB tersebut dalam praktik biasa digunakan dalam hal pembeli/penerima hak belum dalam melunasi kewajiban pembayaran/ganti ruginya, atau jika tanah masih sedang dalam proses pemecahan, penggabungan, pemisahan/pertelaan, pensertifikatan dan lain sebagainya, sehingga masih belum bisa dibuatkan akta jual belinya. Pasalnya calon pembeli secara hukum baru memiliki “hak preference” untuk membeli. Sehingga kedudukannya masih “calon pembeli” dan belum menjadi pembeli atau pemilik. Calon pembeli baru berubah menjadi pemilik pada saat dilaksanakannya penanda-tanganan akta jual beli atau peralihan hak lainnya. Namun disisi lain, ditenggarai akan terdapat pembebanan pajak penghasilan secara berkali-kali terhadap 1 unit property, dalam hal pada saat dilaksanakannnya PPJB ternyata harus dilakukan addendum atau pengalihan ataupun pembatalan terhadap transaksi atas unit yang sama. Hal ini tentunya akan dibantah dengan dalil bahwa pengenaan tarif pph badan bukan pada objek yang ditransaksikan, melainkan pada penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan tanah dan bangunannya.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *