Aturan Baru Kewajiban Dokumentasi Transfer Pricing Pada SPT Tahunan PPh Badan 2016

Dokumentasi Transfer Pricing

Dokumentasi Transfer Pricing – Mulai tahun 2016, untuk wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi diberikan kewajiban baru dalam dokumentasi transfer pricing yang dikenal dengan istilah “TP Doc”, yaitu melaporkan dalam tiga bentuk dokumentasi berupa dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. baca: training transfer pricing

Dalam peraturan baru ini tampaknya pemerintah berusaha mengakomodasi rekomendasi OECD dan G20 untuk menangkal praktik penghindaran pajak, yang dikenal dengan istilah Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) Action 13 yaitu melalui Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting. BEPS Action 13 menyarankan dokumentasi transfer pricing menggunakan three tired approach (tiga tingkatan dokumentasi) yaitu master file, local file, dan country by country reporting. Aturan baru ini sekaligus dalam mengubah aturan dokumentasi transfer pricing sebelumnya yaitu, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 32/PJ/2011. Dalam aturan lama belum diatur secara jelas mengenai bentuk dan mekanisme pelaporan dokumentasi transfer pricing.

Bentuk dokumentasi transfer pricing yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 berupa dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara. Dokumen induk (master file) memuat informasi mengenai grup usaha wajib pajak. tarif pph badan Dokumen induk menyediakan informasi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai operasi grup usaha wajib pajak di seluruh dunia. Sehingga dokumen induk yang dimaksudkan disini adalah untuk memberikan overview secara menyeluruh atas operasi dari grup usaha wajib pajak. Dokumen Induk minimal harus memuat informasi mengenai:

  1. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yuridiksi masing-masing anggota;
  2. Kegiatan usaha yang dilakukan;
  3. Harta tidak berwujud yang dimiliki;
  4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan;dan
  5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

Dokumen lokal (local file) memuat informasi secara spesifik transaksi yang dilakukan wajib pajak di Indonesia. Dokumen lokal memberikan informasi apakah transaksi yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelajiman usaha (arms length principle). Dokumen lokal paling sedikit harus memuat informasi mengenai: baca: pph pasal 21

  1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
  2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
  3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
  4. Informasi keuangan; dan
  5. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

Sedangkan laporan per negara (country by country reporting) berisi informasi berkaitan dengan alokasi pendapatan dan pajak yang dibayar oleh seluruh grup usaha wajib pajak di setiap negara. Informasi ini digunakan dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak. Laporan per negara minimal memuat informasi mengenai:

  1. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha per negara atau yuridikasi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yuridiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap dan harta berwujud selain kas dan setara kas;dan
  2. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yuridiksi.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *