Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

Proses penyelesaian sengketa pajak lazimnya diselesaikan oleh sebuah badan peradilan yang merupakan lembaga administrasi pajak yang berwenang dengan prinsip-prinnsip peradilan. Upaya untuk menciptakan prinsip peradilan tersebut dalam praktiknya tidak jarang menemui kendala seperti proses ligitasi yang masih membutuhkan biaya tinggi (hight cost) bagi Wajib Pajak, kurangnya kapasitas peradilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, hingga masalah terkait dengan tingginya volume sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak (Thuronyi, 2013,4).

Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi penyebab tertundanya penyelesaian sengketa (time-consuming) dan pemungutan sejumlah pajak dengan nilai yang besar. Berbagai cara telah dilakukan sebagai usaha untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa pajak melalui proses diluat pengadilan atau non-litigasi di berbagai negara. Salah satu jalur penyelesaian sengketa pajak dengan perkembangan yang cukup signifikan di dunia adalah Alternative  Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR). Berdasarkan publikasi Ernst&Young pada tahun 2010, tren global untuk menerapkan ADR sebagai penyelesaian sengketa pajak semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Jone dan Maples, 2012, 527).

Laporan yang dipublikasikan oleh Ernst&Young pada tahun 2010 memberikan pengertian bahwa ADR mengandung prinsip dimana hal tersebut merupakan serangkaian pendekatan yang membuka jalan bagi Wajib Pajak untuk berinteraksi dengan administrasi perpajakan (administrator), dan menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa tanpa melalui proses ligitasi yang panjang dan menghabiskan sumber daya. Dengan demikian, ADR memberikan lebih banyak peluang bagi sengketa pajak untuk dapat diselesaikan lebih awal, atau bahkan dihindari, sehingga dapat memberikan kepastian dan kemampuan yang lebih besar untuk menyalurkan sumber daya yang langka untuk aktivitas yang lebih produktif bagi kedua pihak.

Terdapat kritik dan dukungan yang diberikan atas penerapan ADR dalam menyelesaikan suatu sengketa. Saat kekuasaan para pihak tidak berimbang, atau dengan kata lain salah satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar maka dikhawatirkan mekanisme ADR akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang tidak adil dan tidak layak (Marriott, 2003, 453). Hal ini berbeda dengan kedudukan para pihak yang dianggap sama di hadapan hukum di pengadilan.

Namun demikian, umumnya praktisi ADR percaya bahwa mekanisme ini cenderung menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif, memuaskan, dan bertahan lama dibandingkan dengan penyelesaian yang dihasilkan dari putusan pengadilan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ADR lebih rendah secara signifikan dibanding dengan proses di pengadilan. Namun sebagai konsekuensinya, biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan akan lebih besar apabila setelah melalui proses ADR tidak juga dipakai sebuah penyelesaian, yang artinya sengketa tersebut selanjutnya juga harus diselesaikan melalui proses ligitasi. Akan tetapi, walaupun suatu sengketa tidak terselesaikan, ADR pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, seperti terkumpulnya informasi dan klarifikasi serta pengerucutan atau pembatasan masalah dalam suatu sengketa (Marriott, 2003, 457).

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *